Keduajenis hukum tersebut mempunyai turunan berupa hukum pidana dan hukum perdata. Kasus hukum perdata di bulan-bulan awal 2021 cukup banyak ditemukan. Contoh kasus hukum perdata banyak terjadi dalam kehidupan sehari-hari. Kasus tersebut banyak menimpa hubungan antar keluarga, perkawinan/asmara, hingga pencemaran nama baik. DiIndonesia ada dua yurisprudensi Mahkamah Agung yang menunjukkan pergeseran kriteria perbuatan melawan hukum oleh penguasa, yaitu: a) Putusan MA dalam perkara Kasum (Putusan No. 66K/Sip/1952), yang dalam kasus ini MA berpendirian bahwa perbuatan melawan hukum terjadi apabila ada perbuatan sewenang dari pemerintah. menuruthukum pidana, terdiri atas tiga syarat, yaitu: a. Kemampuan bertanggungjawab atau dapat dipertanggungjawabkan dari si pembuat. b. Adanya perbuatan melawan hukum yaitu suatu sikap psikis pelaku yang terkait dengan kelakuannya yaitu disengaja dan kurang hati-hati atau lalai c. Tidak ada alasan pembenar atau alasan yang menghapuskan Bahwaatas dasar azas hukum Pedata, yang diikut sertakan sebagai pihak dalam perkaraaquo adalah pihak pihak yang mempunyai hubungan langsung atau tidak langsungatas perbuatan melawan hukum penguasaan tanah pembanding yang menjadi obyekperkara ini yang dilakukan oleh Para Terbanding (Tergugat I dan Tergugat II)sebagaimana ditegaskan dalam MenyatakanTergugat telah melakukan Perbuatan Melawan Hukum berupa pelanggaran Hak Cipta dengna menayangkan 2014 FIFA WORLD CUP BRAZIL di area komersial yaitu GRAND ARTOS HOTEL & CONVENTION, Jl. Mayjend. Bambang Soegeng No. 1, Banyurojo, Mertoyudan, Kota Magelang, Jawa Tengah, 56172 tanpa ijin dari Penggugat;5. 1 Pertanyaan a. Berikan contoh gambaran dan alasan jenis metode pengadaan pada kegiatan penyediaan barang/pekerjaan konstruksi /jasa lain berdasarkan contoh kasus diatas! b. Pada pemanfaatannya dilakukan peminjaman barang milik negara pada kasus diatas yaitu mobil pintar kepada suatu badan hukum. jelaskan proses yang harus dilakukan pada penggunaan barang milik negara tersebut! .

contoh kasus perbuatan melawan hukum oleh penguasa